Tantangan Penerapan Uang Kuliah Tunggal

Pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun ajaran 2013/2014 bukan tanpa masalah. Setidaknya, terdapat banyak tantangan yang harus diselesaikan bersama oleh pihak-pihak terkait, mulai dari sivitas perguruan tinggi hingga pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Masalah-masalah tersebut antara lain terkait pencairan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan validitas data ekonomi mahasiswa.

Bila diperhatikan dengan seksama, pemberlakuan UKT sangatlah bergantung pada keberadaan BOPTN. Padahal, pencairan dana BOPTN seringkali terlambat hingga berimbas pada buruknya pengelolaan operasional perguruan tinggi. Apabila dibiarkan berlarut-larut, keterlambatan ini juga akan berpengaruh pada pelaksanaan UKT.

Seperti dilansir dari laman ITS, Kamis (6/6/2013), mahasiswa bersama perguruan tinggi haruslah mampu mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi serta menghindari prosedur administratif birokratis yang panjang dan berbelit-belit. Di sini pula, niat baik pemerintah dalam menyediakan pendidikan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia dapat teruji.

Tantangan lainnya yang mesti dihadapi bersama adalah memastikan jumlah UKT yang dibayarkan mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka masing-masing. Bercermin pada pelaksanaan program bidikmisi, selalu ada peluang terjadinya pelaksanaan UKT yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu, perlu ada kejelasan mengenai parameter-parameter yang digunakan dalam mengukur kemampuan ekonomi orangtua mahasiswa. Selain parameter, hal lain yang tidak kalah penting adalah peran mahasiswa dalam membantu kevalidan data yang diisikan calon mahasiswa baru.

Pihak birokrasi ITS, melalui Pembantu Rektor (PR) 1 telah mengumumkan akan meminta bantuan mahasiswa untuk melakukan visitasi ke kediaman masing-masing calon mahasiswa. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari kedua belah pihak, mahasiswa dan birokrasi, karena menyangkut keadilan bagi calon peserta didik. Belum lagi jumlah calon mahasiswa yang tidak sedikit membuat proses ini tidak bisa dianggap main-main.

Akhirnya, keberhasilan UKT tidak bisa lepas dari peran masing-masing pihak terkait. Pemerintah bertugas merumuskan kebijakan, perguruan tinggi melakukan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan dan mahasiswa mengawasi jalannya kebijakan. Kerja sama dan niat baik dari pihak-pihak tersebut merupakan kunci keberhasilan UKT. (ade)

[SUMBER ARTIKEL]